Wisuda & Pengukuhan Purna Praja STPDN 17

1. Pengukuhan Purna Praja STPDN Angkatan 17 (6 Maret 2009)

2. Pengukuhan Pamong Praja Muda STPDN Angkatan 17 (7 Maret 2009)

Angkatan 17 yang Telah Berpulang

Alm.MP. CLIFF MUNTU (Manado, Sulawesi Utara)

Wafat 2 April 2007

Alm.PURNA PRAJA HERU ISTIAWAN, S.STP (Lumajang/Jawa timur)
Wafat: 22 Januari 2010

Alm.PURNA PRAJA JULIUS TEKEGE, S.STP (Kab. Paniai Papua)
Wafat: November 2011

Alm.PURNA PRAJA HERRY FACHRI (Prov.NAD)
Wafat : 23 Februari 2012

Alm.PURNA PRAJA IBRAHIM MAHU, S.STP (Kab.Buru Prov.Maluku)
Wafat 9 Maret 2012

Camat Memiliki Peran Strategis Atasi konflik Masyarakat

          Semakin kondisi kita belum siap seperti yang di lakonkan oleh negara-negara maju karena berbagai keterbatasan. Sehingga kita semakin rentan konflik, jika masing-masing pihak tidak selalu waspada dan responsif untuk saling memahami.

            Kebutuhan masyarakat juga demikian tumbuh berkembang, yang apabila kepentingan masyarakat setempat cenderung terabaikan, apalagi atas kehadiran perusahaan atau pihak-pihak megeksploitasi sumber daya, tidak terelakan akan terjadi konflik yang mengancam ketertiban. Terjadinya tindakan anarkhis pengrusakan, pembakaran dan bahkan pembunuhan sperti yang terjadi di Mesuji dan Bima. Oleh Karena itu Camat, dan Kepala desa/Lurah yang sebagai aparatur pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dituntut memiliki kemampuan dengan naluri dan kepekaan tinggi. Sebagai ujung tombak pemerintah di daerah camat dan kepala desa harus mempunyai kepedulian, mampu berkomunikasi denga baik, memiliki loyalitas cerdas, dapat di percaya sadar bela negara, sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari berbagai ancaman dan konflik seperti yang terjadi belakangan ini dibeberapa daerah.

            Masalah-Masalah inilah yang menjadi topik pembahasan pada acara Forum Fasilitasi Revitalisasi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah, yang diikuti oleh para camat dari berbagai daerah di Indonesia, yang diselenggarakan Ditjen Kesbangpol Kemendagri di Jakarta 2-3 Maret 2012 yang baru lalu.

Kegiatan yang bertema:"Revitalisasi Pancasila Dalam Rangka Penguatan jatidiri Bangsa" ini,dimaksudkan untuk terbangunnya suatau perserpsi yang sama dari seluruh peserta dalam rangka menumbuhkembangkan kembali pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi aparatur pemerintah sekaligus mengamalkannya. Berbagai penafsiran terhadap ideologi Pancasila, dikhawatirkan akan membawa bangsa Indonesia Menghadapi krisis Ideologi. Menguatnya pengaruh budaya asing (Westernisasi) yang terjadi terhadap prilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, serta munculnya faham-faham Radikal, meguatnya chauvirisme kesukuan sehingga membuat terjadinya disharmonis sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan aparatur Pemerintah yang paling terdepan melihat dan memonitor permasalahan ini adalah camat dan kepala desa.

Aparat Pemerintah [Camat] sebagai stakeholders yang memiliki peran strategis dalam Pemerintah Daerah, dituntut dapat mendorong terjadinya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Yaitu kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar NKRI. 

Dalam Forum tersebut dibahas untuk disadari dan dipahami terutama oleh para Camat bahwa kalau aparatur pemerintah daerah seperti muspida tidak harmonis, akan berpengaruh kepada kondisi masyarakat dan jika harmonis maka masyarakat akan damai dan tenang. Oleh karena itu camat dan kepala daerah harus berdaya, cerdas untuk deteksi dini permasalahan masyarakat sebelum lebih jauh timbul konflik yang menimbulkan kerugian yang menelan harta dan jiwa. Dalam kaitan itu pemerintah daerah dengan ujung tombaknya camat dan kepala desa dituntut selalu meningkatkan partisipasi masyarakat sendiri untuk hidup harmonis dan kondusif dengan kesigapan tokoh-tokoh masyarakat terhadap kegiatan kelompok-kelompok yang mulai dengan gejala ekstrim.

Sumber :Media Kesatuan Bangsa, Vol II, N0.1,Maret 2012

Abaikan Mendagri, Pemprov Bali Lantik Bupati Buleleng

Mendagri beralasan penundaan dilakukan karena Gubernur Bali Made Mangku Pastika tidak bisa memimpin upacara pelantikan. Pastika saat ini masih menjalani perawatan di Singapura.

"Utusan dari Pemprov Bali menjenguk Pastika. Muncul rekomendasi dari dokter bahwa gubernur untuk istirahat. Mohon sementara tidak diganggu. Akhirnya, Mendagri mengeluarkan rekomendasi berupa radiogram untuk menunjuk pelaksana harian serta pemberhentian Putu Bagiada sebagai bupati," kata Ketut Teneng kepada detikcom, melalui telepon, Selasa (24/7).

Namun, Pemerintah Provinsi Bali dan Muspida Kabupaten Buleleng tak mematuhi keputusan Mendagri. Mereka tetap bersikeras melantik pasangan yang diusung PDIP itu.

Kesepakatan itu diambil oleh Ketua DPRD Buleleng, Sekda Buleleng, DPRD Bali, dan Pemprov Bali. "Dengan pertimbangan agar Buleleng tetap kondusif pelantikan akhirnya dilaksanakan," kata Teneng.

Berdasarkan keputusan itu, pelantikan Suradnyana-Sutjitra dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga. Pelantikan digelar di DPRD Buleleng, Selasa (24/7). "Wagub, otomatis menjalankan pemerintahan, saat Gubernur berhalangan," kata Teneng.

Hanya saja, pelantikan tersebut rentan mendapatkan protes atau gugatan dari masyarakat karena melanggar keputusan dari Mendagri yang hanya meminta penetapan Sekda Buleleng sebagai pelaksana harian (Plh). Pemprov Bali pun menyerahkan proses selanjutkan kepada Mendagri. "Itu terserah Mendagri," ujar Teneng.

Pasangan Putu Agus Suradnyana-Wayan Sutjitra menang dalam Pilkada yang digelar 22 April 2012 lalu. Mereka mengalahkan Gede Ariadi-Wayan Arta (Partai Golkar), Tutik Kusuma Wardhani-I Komang Nova Sewi Putra (Partai Demokrat) dan Gede Wenten Suparlan-Ida Bagus Djodhi (Koalisi Hanura-Den Bukit). (dtc)

Ket.Gambar: Ilustrasi dari google

Sumber :Harian Aanalisa

Kampus IPDN di Berbagai Regional se-Indonesia

Dengan pusat di Jatinangor, Kab. Sumedang Jawa Barat, Kampus IPDN Juga tersebar di beberapa region di Indonesia .

IPDN KAMPUS  DI DAERAH TERDIRI DARI :

1.       IPDN Kampus di Kota Bukittinggi 

2.       IPDN Kampus di Kabupaten Rokan Hilir 

3.       IPDN Kampus di Kabupaten Gowa  Sulawesi Selatan

4.       IPDN Kampus di Kabupaten Minahasa

5.       IPDN Kampus di Kabupaten Lombok Tengah

6.       IPDN Kampusdi Kabupaten Kubu Raya

7.       IPDN Kampus di Kota Jayapura*)

STRUKTUR ORGANISASI IPDN KAMPUS DAERAH :

Mendagri Minta Kepala Daerah Amankan Harga dan Stok Pangan Selama Ramadhan

Guna menghadapi persiapan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433 H, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta para Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh tanah air agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan kecukupan stok pangan. Permintaan Mendagri ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 511.1/2362/SJ pada akhir Juni lalu.

Menurut Mendagri, Gubernur, Bupati/ Walikota harus memastikan, bahwa penyediaan stok pangan dalam keadaan aman selama Ramadhan dan Idul Fitri 1433 H. Hal ini bisa dilakukan melalui pengawalan terhadap seluruh matarantai pengelolaan produk pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, jika dianggap terdapat gejolak harga atau kekurangan stok di suatu daerah, Mendagri Gamawan Fauzi meminta pada Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan Operasi Pasar untuk produk pangan tertentu melalui  pasar-pasar tradisional yang mudah dijangkau masyarakat. �Menyalurkan beras untuk keluarga miskin (Program Raskin) melalui kerjasama dengan Perum BULOG setempat,� tegas Gamawan.

Guna mendukung tersedianya stok pangan dan stabilitas harga itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kelancarkan arus barang dan orang, dengan mempercepat pembangunan dan/atau perbaikan prasarana transportasi darat, laut, dan udara menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433H.

�Pastikan tersedianya sarana transportasi barang dan orang di darat, laut, dan udara dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan kawal mobilitas barang dan orang selama Ramadhan dan Idul Fitri 1433 H untuk mewujudkan rasa nyaman bagi pengguna jasa transportasi,� pinta Mendagri.

Mengenai kemungkinan terjadinya lonjakan penumpang yang tidak terangkut oleh sarana transportasi publik, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur, Bupati/Walikota agar melakukan pengerahan sarana transportasi milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan harapan bisa mengamankan kelancaran mudik lebaran dan mencegah aktivitas yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas (seperti pasar tumpah, dll).

Mendagri Gamawan Fauzi juga meminta seluruh Kepala Daerah di tanah air agar bisa mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas). �Koordinasi dengan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat menggangu trantibmas,� tegas Gamawan. (setkab)

Rencana Pemekaran Kabupaten Bandung Timur

 Percuma, Pemekaran tanpa Jatinangor

Salah satu tokoh pendidikan di Kab. Bandung, K.H. Mamat Chosowie menilai pembentukan Kabupaten Bandung Timur bakal tidak ada artinya kalau tidak memasukan kawasan Jatinangor kedalamnya.

“Apa yang akan di dapat dari Kab. Bandung Timur? Sampah dari industry yang ada di Kab. Sumedang. Kecuali kalau bisa mendorong masyarakat di kawasan Jatinangor untuk juga bergabung di Kabupaten Bandung Timur,” 

Perintis sekolah Bina Muda di Cicalengka ini mengatakan, kalau serius upaya untuk mendirikan Kabupaten Bandung Timur harus juga mendorong bergabungnya kawasan tersebut. “Harus ada upaya-upaya yang simultan agar KBT (Kabupaten Bandung Timur), benar-benar menjadi sebuah kawasan yang maju, dan tidak seperti pemekaran daerah Kabupaten Bandung sebelumnya,” tandasnya.

Kiai Mamat, panggilan akrab pria tersebut mengingatkan, untuk mendorong Kabupaten Bandung Timur harus diperhitungkan segalanya sejak awal. Karena jangan sampai setelah terwujud, maka “para pejuang” pemekaran itu tidak punya akses politik maupun kekuasaan untuk mengendalikan daerah yang dimekarkannya sesuai dengan tujuan pemekaran itu sendiri.

“Tujuan pemekaran itu kan untuk lebih mensejahterakan masyarakat, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah daerah, dan tentunya percepatan pembangunan. Nah, kalau mereka tidak punya akses, bisa-bisa malah dimanfaatkan oleh para petualang politik saja,” pesannya.

Sumber: http://desa-cikeruh.blogspot.com/2012/04/percuma-pemekaran-tanpa-jatinangor.html